
PTUN Jadi Perhatian! Jimly Ungkap Posisi Hukum Gibran
PTUN Jadi Perhatian, Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Memberikan Pandangan Mengenai Langkah Gibran Rakabuming Raka. Yang ingin memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Menurut Jimly, upaya tersebut menghadapi sejumlah tantangan setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait perkara tersebut.
Jimly menjelaskan bahwa putusan MA memiliki kedudukan penting dalam proses hukum. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan MK mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. Setiap proses perlu mengacu pada aturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan.
PTUN Jadi Perhatian, Dalam keterangannya kepada Republika pada Selasa, 10 November 2026, Jimly menyebut upaya Gibran untuk memperjuangkan persoalan tersebut tetap boleh dilakukan. Namun, ia menilai peluang keberhasilannya tidak mudah karena sudah terdapat putusan dari lembaga peradilan tertinggi.
Selain itu, Jimly mempertanyakan langkah hukum apa lagi yang ingin ditempuh Gibran. Ia menilai persoalan tersebut kini telah memasuki tahapan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, setiap langkah berikutnya perlu memperhatikan putusan yang sudah berlaku.
Putusan Mahkamah Agung Menjadi Tantangan Bagi Gibran
Putusan Mahkamah Agung Menjadi Tantangan Bagi Gibran. Salah satu alasan Jimly menilai perjuangan Gibran akan sulit berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut membatalkan keputusan pengadilan tingkat sebelumnya. Sebelumnya, PTUN Jakarta tidak menerima gugatan penggugat. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelum akhirnya MA mengabulkan kasasi. Melalui putusan tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 batal.
MA juga mewajibkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut. Majelis hakim turut mempertimbangkan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan. Menurut pertimbangan MA, dokumen seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades belum membuktikan kelulusan pada jenjang pendidikan tertentu.
Selain itu, MA menyinggung putusan MK yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar majelis hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi. PTUN Jadi Perhatian, Jimly menilai langkah Gibran untuk kembali memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya menghadapi tantangan besar.
Gibran Ingin Tunjukkan Dokumen Pendidikan Melalui Jalur Hukum
Gibran Ingin Tunjukkan Dokumen Pendidikan Melalui Jalur Hukum. Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya. Ia menyampaikan rencana tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Gibran menjelaskan bahwa dirinya ingin mengikuti proses hukum yang tersedia. Ia juga berencana menunjukkan dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, Gibran menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Langkah tersebut berkaitan dengan rencana pengajuan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Gibran berharap proses tersebut dapat memberikan ruang untuk menjelaskan persoalan dokumen pendidikannya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan mengikuti tahapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Rencana tersebut kemudian menjadi perhatian karena MA telah mengeluarkan putusan kasasi mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Oleh sebab itu, tim hukum Gibran perlu memperhatikan ruang lingkup perkara dan persyaratan upaya hukum yang tersedia.